PTUN Tanjung Pinang - Buat Draft Gugatan

Draft Gugatan dengan Kuasa Hukum

Data Identitas Penggugat

Nama Penggugat *

Kewarganegaraan *

Tempat Tinggal *

Pekerjaan*

Email *

Data Kuasa Hukum

Kuasa Hukum ke-1

Nama Kuasa Hukum *

No. Telepon *

Email *

Nomor Surat Kuasa *

Tanggal Surat Kuasa *

Nama Kantor *

Alamat Kantor Hukum *

Info: Tambahkan kuasa hukum sesuai jumlah yang mewakili penggugat. Kuasa hukum pertama wajib diisi.

Data Tergugat

Nama Jabatan Tergugat *

Alamat Kantor Tergugat *

Email Tergugat

Objek Sengketa

Judul Keputusan *

Nomor Keputusan *

Tanggal Keputusan *

Perihal Keputusan *

Nama yang Dituju oleh Keputusan (Opsional)

Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara *

Uraikan pula bahwa objek sengketa a quo bersifat individual *

Uraikan bahwa objek sengketa a quo bersifat final *

Kepentingan / Legal Standing

Jelaskan siapa Penggugat *

Dasar mengajukan gugatan *

Hubungan hukum antara objek sengketa *

Kepentingan nyata Penggugat *

Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

Tanggal Penerbitan Objek Sengketa *

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal ini.

Tanggal Diterima/Diketahui Penggugat *

Bahwa Objek Sengketa diterima/diketahui Penggugat pada tanggal ini.

Upaya Administratif yang Telah Ditempuh *

Sesuai Pasal 75-78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tanggal Pengajuan Gugatan *

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal ini.

Keterangan Tenggang Waktu

Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan PERMA No. 6 Tahun 2018...

Dasar dan Alasan Gugatan

1. Uraikan Substansi Sengketa dan Alasan Gugatan *

Sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 (Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986).

2. Uraikan Tindakan Tergugat yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan *

3. Uraikan Tindakan Tergugat yang Bertentangan dengan AUPB *

Catatan: Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan *

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan *

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Penting: Centang semua checkbox dan isi keterangan yang diminta pada poin 2 dan 3 sebelum melanjutkan.